Tiakur-news.malukubaratdayakab.go.id– Perhelatan Pemilihan Umum (Pemilu) baik itu Pemilu Legislatif (Pileg) maupun kepala daerah dan presiden pada Tahun 2024 mendatang, sepertinya akan mendapatkan sedikit gangguan lebih daripada pemilu periode lalu dalam hal maraknya berita hoax dan disinformasi yang disebarluaskan melalui media social.

Demikian disampaikan Direktur Pengelolaan Media Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Dirjen IKP), Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kemkominfo RI), Dr. Nursodik Gunarjo, M.Si selaku narasumber pada Webinar Menangkal Disinformasi di Tahun Politik yang disenggarakan Dinas Kominfostaper Kabupaten MBD, Kamis (25/05/2023).

Baca Lainnya :

• Bupati : Hoax Politik Melemahkan Ketahanan Nasional0
• Pelatihan Operator Dapodik Jenjang SMP Tahun 20230
• PERINGATAN HARKITNAS MOMENTUM MEMBANGUN SEMANGAT KEBANGSAAN0
• MBD 4 Tahun Berturut-Turut Dapatkan Opini WTP BPK RI Perwakilan Maluku 0
• PEMDA MBD SERAHKAN LOKASI PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA DILUAR KAWASAN PELABUHAN SKPT0

Menurut  Gunarjo, maraknya penyebaran berita hoax melalui media social patut diwaspadai bersama, karena trendnya bukan hanya di Indonesia tetapi juga di seluruh dunia. Banyak negara juga mengalami stagnasi dan kemunduran demokrasinya padahal sudah termasuk negara dengan kategori demokrasi mapan.

“Amerika misalnya yang adalah negara demokrasi terbesar di dunia, saat pemilu diwarnai chaos dan mencoreng nama baik mereka, yang disebut negara demokrasi terbesar,” ungkap Gunarjo.

Ia menambahkan, kemunduran demokrasi terjadi disaat masyarakat sedang menikmati kebebasan berekspresi dengan hadirnya media-media berbasis elektronik dan digital. Perlu ada penelitian dan kajian terhadap hal tersebut, akan tetapi sudah ditemukan bahwa ada sumbangsih media digital terhadap kemunduran demokrasi di seluruh dunia.

“Media sosial saat ini juga digunakan sebagai alat untuk melakukan perlawanan terhadap pemerintah yang sah. Dampak yang terjadi bisa dilihat saat ini, banyak negara nyaris musnah karena tidak mampu mengelola konflik yang terjadi terutama di Timur Tengah,” jelasnya.

Ada tiga jenis gangguan informasi antara lain misinformasi, informasi tidak benar yang disebarkan tanpa bermaksud mengelabui penerima. Disinformasi, informasi salah yang sengaja disebar untuk mengelabuhi penerima dan malinformasi, informasi yang benar akan tetapi dalam penyajiannya dikemas agar merugikan orang lain.

Gunarjo menjelaskan, saat ini ada sekitar 223 penduduk Indonesia yang mengakses internet namun lebih hebat lagi, jumlah nomor yang beredar lebih besar dari jumlah penduduk Indonesia. Ini juga dapat menjadi ancaman karena pengetahuan tentang cara menggunakan handphone dengan baik sehingga mudah termakan hoax.

Ia mencontohkan, pada periode tahun 2016 sampai 2022 dalam statistik temuan hoax politik meningkat di tahun 2019, terdapat 928 temuan dibanding tahun-tahun lain yang hanya 38-240 temuan.

“Terdapat 76 % masyarakat kita yang mengakses informasi melalui media social disusul televisi dan berita online dengan sumber media dengan tingkat kepercayaan tertinggi yakni televisi yakni 49,5 % dan disusul medial social 20,3 %. Artinya media social akses paling banyak diakses dan tidak sepenuhnya dipercaya karena masyarakat telah melakukan check dan ricek informasi,” ungkapnya.

Lebih lanjut Ia mengatakan, untuk kategori media social, maka ada 55,2 % menganggap whatsapp adalah media social sebagai sumber informasi yang paling dipercaya, disusul facebook, instagram, youtube serta telegram.

“Padahal kita tahu bahwa banyak informasi hoax juga yang beredar terutama melalui whatsapp dan media lainnya. Sedangkan isu politik sebagai konten yang paling banyak mengandung hoax, disusul kesehatan dan agama, serta paling banyak ditemukan di facebook, whatsapp dan media lainnya,” jelasnya.

Ia berharap, masyarakat dapat bijak menggunakan media social sehingga tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat terutama menjelang pemilu tahun 2024.

Kegiatan ini dibuka langsung oleh Bupati Maluku Barat Daya, Benyamin Th. Noach, ST, didampingi oleh Dandim 1511/Pulau Moa, Letkol Inf. Galih Perkasa, Kapolres MBD, AKBP. Pulung Wietono, SIK, Kepala Kejaksaan Negeri MBD, B. Rudi Hartoko, SH, MH, Kasie Intelejen Kajari MBD, Hendri Tewernusa, SH, Komisioner Bawaslu MBD, Theo Rehiraky dan Ketua KPU MBD, Kristiaan L. Talupoor. Kamis (25/05/2023).

Dengan empat narasumber yang berkompeten yakni Direktur Pengelola Media Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo RI, Nursodik Gunarjo, Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol M. Rum Ohirat, Ketua KPU Provinsi Maluku, S. Rivan Kubangun dan Ketua Bawaslu Maluku, Subair.