- KPU MBD GELAR RAPAT PLENO TERBUKA PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH TAHUN 20
- DPRD MBD GELAR RAPAT PARIPURNA PELANTIKAN KETUA DAN WAKIL KETUA DPRD PERIODE 2024 - 2029
- WAKIL BUPATI BUKA UKW JENJANG MUDA MBD
- PEMKAB MBD TERIMA HIBAH ASET DARI DITJEN PDSPKP KKP
- POLRES MBD BERSAMA PEMDA MBD LAKSANAKAN PENANAMAN JAGUNG SERENTAK
- Wakil Bupati MBD Pimpin Apel Awal Tahun 2025 Usai Cuti Bersama Nataru
- RAPAT KOORDINASI TPPS TINGKAT KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA TAHUN 2024
- PEMDA MBD RAIH PENGHARGAAN PENYALURAN DAK TERTINGGI DI MALUKU TAHUN 2024
- Bupati MBD Hadiri Penthabisan dan Pengresmian Gereja Elim Jemaat GPM Tounwawan
- Pjs. Sekda MBD Hadiri Perayaan HUT ke-25 DWP dan Syukur Natal
Bupati : Hoax Politik Melemahkan Ketahanan Nasional

Tiakur-news.malukubaratdayakab.go.id – Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya melalui Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian menggelar Seminar Nasional secara hybrid/virtual dengan tema "Menangkal Disinformasi di Tahun Politik". Dengan empat narasumber yang berkompeten yakni Direktur Pengelola Media Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemenk ominfo RI, Nursodik Gunarjo, Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol M. Rum Ohirat, Ketua KPU Provinsi Maluku, S. Rivan Kubangun dan Ketua Bawaslu Maluku, Subair.
Kegiatan ini dibuka langsung oleh Bupati Maluku Barat Daya, Benyamin Th. Noach, ST, di damping i oleh Dandim 1511/Pulau Moa, Letkol Inf. Galih Perkasa, Kapolres MBD, AKBP. Pulung Wietono, SIK, Kepala Kejaksaan Negeri MBD, B. Rudi Hartoko, SH, MH, Kasie Intelejen Kajari MBD, Hendri Tewernusa, SH, Komisioner Bawaslu MBD, Theo Rehiraky dan Ketua KPU MBD, Kristiaan L. Talupoor. Kamis ( 25/05/2023).
Baca Lainnya :
- Pelatihan Operator Dapodik Jenjang SMP Tahun 20230
- PERINGATAN HARKITNAS MOMENTUM MEMBANGUN SEMANGAT KEBANGSAAN0
- MBD 4 Tahun Berturut-Turut Dapatkan Opini WTP BPK RI Perwakilan Maluku 0
- PEMDA MBD SERAHKAN LOKASI PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA DILUAR KAWASAN PELABUHAN SKPT0
- BUKA SIDANG KLASIS, INI HARAPAN YANG DISAMPAIKAN WAKIL BUPATI0
Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan sesuai dengan tema webinar yang diusung "Menangkal Disinformasi di Tahun Politik," maka kita harus waspada terhadap fenomena post-truth karena hoax politik dapat melemahkan ketahanan nasional, bahkan dapat memecah belah NKRI sehingga mengganggu proses pembangunan.
"Seperti kita ketahui bersama, berita yang tidak benar atau (hoax) yang banyak beredar melalui media internet merupakan fenomena sosial yang harus diwaspadai. berbagai informasi "hoax" atau palsu yang beredar di lini masa, menyebar lewat media sosial seperti facebook, whatsapp dan lainnya. Realita yang terjadi, informasi apapun membuat publik semakin mudah mengakses dengan cepat dan menjadi viral dalam sekejap dengan diklik dan share beragam informasi dan berita. Namun imbasnya informasi tidak benar ikut tersebar dengan mudah, yang mana bagi sejumlah orang malah diyakini sebagai kebenaran, " ujar Bupati.
Bupati menambahkan, disinformasi merupakan satu dari tiga jenis informasi tidak benar yang diangkat dalam publikasi journalism, fake news & disinformation: handbook for journalism education and training yang diterbitkan UNESCO (2018). Selain disinformasi, ada pula misinformasi dan malinformasi.
"Disinformasi itu informasi palsu yang sengaja disebarkan untuk menipu, sedangkan misinformasi itu informasi yang keliru, tetapi orang yang menyebarkannya percaya bahwa itu benar, dan malinformasi itu informasi atau peristiwa tersebut memang benar terjadi, namun penyebarnya menggunakan atau menyebarkan informasi tersebut dengan tujuan tidak benar," tutur Bupati.
"Untuk itu saya berharap, teliti dan berhati hatilah dalam membaca informasi terutama pada judul-judul provokatif, jangan asal-asalan menyebar informasi yang belum jelas kebenarannya, cermati alamat situs internet/website, " harap Bupati.
Bupati menjelaskan pengguna internet di Indonesia, menurut asosiasi penyelenggara jasa internet indonesia (APJII), mencapai 215,63 juta orang pada periode 2022-2023. Namun, tingginya pengguna internet di indonesia tidak diimbangi dengan kemampuan literasi yang baik.
"Situasi ini menjadi
bibit
persoalan
pada
saat
indonesia
pada
umumnya
serta
Kabupaten
Maluku
Barat
Daya
pada
khususnya
bersiap
menghadapi
‘pesta
demokrasi’
yakni
pemilihan
umum
yang
akan
digelar
secara
serentak
pada
tahun
2024
nanti.
Menurut
sejumlah
riset,
lalu
lintas
kabar
bohong,
fitnah,
dan
hasutan
meningkat
signifikan
dalam
beberapa
kali
pemilihan
umum
dan
pemilihan
kepala
daerah,
terutama
melalui
jaringan
media
sosial
dan
aplikasi
pesan
seperti
whatsapp
dan
telegram,"
jelas Bupati.
Diakhir sambutannya, Bupati menyampaikan bahwa
sebagai mitra, Pemerintah Kabupaten
Maluku Barat Daya tetap mendukung seluruh
proses
dan
tahapan
yang
sementara
dan
yang
akan
dilaksanakan
oleh
penyelengara
pemilu,
yakni
KPU
dan
Bawaslu
Maluku
Barat
Daya.
Bupati juga mengajak seluruh
unsur
pemerintah,
KPU,
Bawaslu,
TNI/Polri,
insan
pers
dan
masyarakat
bergandengan
tangan
untuk
menciptakan
situasi
yang
kondusif
dalam
tahapan
pemilu
di
Kabupaten
Maluku
Barat
Daya.
“Kita harus saling menopang satu dengan yang lainnya agar kebersamaan dan cita-cita besar yang kita impikan bersama yakni terciptanya pemilihan umum yang aman, damai dan berkualitas dapat terwujud. semoga dengan kerja bersama dan kerja keras dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memilih di Kabupaten MBD," harap Bupati. Kominfo69