Tiakur-malukubaratdayakab.go.id- Bupati  Maluku Barat Daya, Benyamin Th.Noach, S.T bersama Kapolres Maluku Barat Daya AKBP S. Norman Sitindaon, S.I.K, menghadiri Rapat Koordinasi  Perbatasan Negara Tahun 2020.

Rapat koordinasi dibuka Menteri Koordinasi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Prof. Dr. Mohamad Mahfud MD, SH.,SU,M.I.P. Dalam sambutannya Mahfud MD menyampaikan wilayah perbatasan Indonesia merupakan daerah terdepan yang harus dipertahankan dan diamankan untuk keutuhan dan kedaulatan NKRI. Hal ini disampaikan dalam pidatonya  pada acara Rapat Koordinasi Nasional Pengamanan Perbatasan Negara di Hotel Pullman, Jakarta, Rabu 11/3/2020)

Pada prinsipnya, tidak boleh ada sejengkal tanah pun atau sekecil apapun di wilayah ini yang bisa lepas dari kedaulatan NKRI. “itu harus kita pertahankan dan lakukan dengan segala cara” ujar Mahfud MD.

Baca Lainnya :

• PELETAKAN BATU PERTAMA PEMBANGUNAN GEDUNG BARU GEREJA SIDANG JEMAAT ALLAH0
• TINJAU NOC PALAPA RING TIMUR DI DESA PATTI SEKDA MBD HARAPKAN MASYARAKAT JAGA ASET NEGARA0
• Kunjungan Kerja Kepala BNN Provinsi Maluku Di Bumi Kalwedo0
• DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KAB. MBD GELAR PELATIHAN PENYUSUNAN SOAL UJIAN SEKOLAH TINGKAT SD0
• 85 ANGGOTA PPK MBD DILANTIK0

Dia menuturkan berdasarkan UU Nomor 43 Tahun 2008 tentang wilayah Negara. Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) diberi sejumlah wewenang dalam pengelolaan batas wilayah Negara. Oleh Karena itu pemerintah akan mendukung BNPP dalam menjalankan fungsinya. Salah satu bukti dukungan pemerintah adalah,dengan menyiapkan anggaran dana yang besar kepada badan tersebut.

Ia menegaskan, seluruh kementerian dan lembaga terkait harus saling terintegrasi dalam membangun wilayah perbatasan. "Sekarang negara memiliki anggaran untuk itu, di APBN  besar sekali yaitu Rp 24,3 triliun kalau ini dikoordinasikan dengan baik, diintegarsikan pelaksanaan dan implementasinya antara kementerian, lembaga dan pemerintah daerah maka hasilnya akan terlihat. ujar Mahfud.

Terdapat empat tugas yang diemban  BNPP sebagaimana Undang-undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang wilayah Negara. Pertama, menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan. Kedua, menetapkan rencana. Ketiga, mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan wilayah perbatasan dan yang terakhir yakni melaksanakan evaluasi dan pengawasan.

Sementara itu sebagai Kepala BNPP,  Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan salah satu isu yang dibahas dalam Rapat koordinasi  Pangamanan Perbatasan Negara ini adalah langkah sinergis seperti apa yang harus dilakukan menyikapi banyaknya temuan aktifitas lintas batas ilegal yang keluar masuk Indonesia tanpa melalui prosedur formal.

Maksud dan tujuan Rapat koordinasi Pengamanan perbatasan Negara ini sendiri untuk menyamakan persepsi tentang arah kebijakan dan program strategis. Rakornas Pengamanan Perbatasan Negara  ini diikuti oleh 650 orang peserta yang terdiri dari Pejabat Pimpinan Kementerian/Lembaga Pemerintah dan Non Kementerian BNPP, Gubernur , Bupati/Walikota yang wilayahnya berbatasan langsung dengan Negara tetangga, Pangdam, Kapolda, Danrem, Dandim dan Kapolres yang wilayah kerjanya berbatasan langsung dengan Negara tetangga, Kepala Badan dan Biro Perbatasan pada Provinsi dan Kabupaten/Kota perbatasan Negara. Kalwedo … (Diskominfo-MBD)