- TARGETKAN PENATAAN DESA RAMPUNG AKHIR 2023, PEMKAB HARAPKAN PEMDES DAN MASYARAKAT PROAKTIF
- Gelar Paripurna, 6 Fraksi DPRD Menerima dan Menyetujui LPJ APBD TA 2022
- Bupati Buka Manasik Haji Dan Lepas 8 Calon Jemaah Haji MBD
- BAWASLU MALUKU : HOAKS SANGAT UMUM DIGUNAKAN UNTUK MENJATUHKAN LAWAN POLITIK
- POLDA MALUKU HARAP TAHAPAN PEMILU BERJALAN LANCAR DAN DAMAI
- MBD SANGAT RENTAN PENYEBARAN INFORMASI PADA PEMILU 2024
- PEMILU 2024 TERGANGGU DISINFORMASI
- Bupati : Hoax Politik Melemahkan Ketahanan Nasional
- Pelatihan Operator Dapodik Jenjang SMP Tahun 2023
- PERINGATAN HARKITNAS MOMENTUM MEMBANGUN SEMANGAT KEBANGSAAN
Upaya Pencegahan dan Penurunan Stunting, Pemda Gelar Rembuk Stunting.
Tiakur-news.malukubaratdayakab.go.id- Pemerintah
Kabupaten Maluku Barat melalui Dinas Kesehatan melaksanakan kegiatan Rembuk Stunting dalam rangka percepatan
pencegahan dan penurunan stunting terintegrasi di Maluku Barat Daya, dipimpin
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda MBD, Johzes H. F. Leunufna, SE, dan
didampingi Kepala Bappedalitbang, Eduard J. S. Davidz, ST, M.Eng, Plt. Kepala
Dinas Kesehatan, M. Rahakbauw, A.Mk dan Ina Parenting MBD, Ibu Rely Noach.
Kegiatan ini berlangsung di Cafe Koli, Rabu (19/10/2022), yang dihadiri oleh Pimpinan
OPD terkait dan Kepala Puskesmas.
Stunting menjadi isu prioritas nasional, setelah Badan Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan Indonesia sebagai negara dengan status gizi buruk. Penetapan ini didasarkan pada fakta kasus stunting di Indonesia melebihi batas toleransi yang ditetapkan WHO, yakni maksimal seperlima dari jumlah keseluruhan balita (sekitar 20 persen). Bahkan setelah terjadi penurunan hingga tujuh persen, jumlah balita stunting di Indonesia masih berada pada angka 30,7 persen.
Baca Lainnya :
- BPS MBD LAKSANAKAN RAPAT KOORDINASI DAERAH REGISTRASI SOSIAL EKONOMI 0
- KPP PRATAMA AMBON GELAR SOSIALISASI PERPAJAKAN2
- Bupati Lantik 8 Kepala Desa 0
- TMMD KE-115 TAHUN 2022 DIBUKA SECARA RESMI OLEH BUPATI MBD0
- BUPATI MBD LANTIK Pj. KADES WONRELI0
Sambutan
Bupati Maluku Barat Daya, Benyamin Th.
Noach, ST yang dibacakan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda MBD,
Johzes H. F. Leunufna, SE, mengatakan, permasalahan stunting telah menjadi
agenda Pembangunan Nasional dan Kabupaten Maluku Barat Daya, dan telah memasuki
tahun ketiga ditetapkan sebagai salah satu Kabupaten lokus prioritas dalam
penurunan stunting di Provinsi Maluku, dengan tingkat prevalensi stunting yang
cukup tinggi. Tahun 2019 tingkat prevalensi balita stunting di Kab.MBD mencapai
29,6% berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI).
"Tingkat
prevalensi stunting masih tinggi, perlu
segera kita atasi bersama, baik Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, individu
maupun swasta harus bersinergi dan bersatu dalam upaya penanggulangan
stunting" ujar Johzes dalam menyampaikan sambutan Bupati.
Johzes menambahkan, sesuai Perpres 72 tahun 2021 telah ditetapkan 5 pilar strategis nasional percepatan penurunan stunting, yakni peningkatan komitmen dan visi pemerintah, peningkatan komunikasi perubahan prilaku dan pemberdayaan masyarakat, peningkatan konvergensi intervensi spesifik dan intervensi sensitif, peningkatan ketahanan pangan dan gizi, serta penguatan dan pengembangan sistem data, informasi riset dan inovasi.
"Dalam
rangka pelaksanaan strategi tersebut, maka hari ini kita mengadakan rembuk
stunting. Saya harapkan dapat meningkatkan komitmen bersama dalam penurunan dan
pencegahan stunting di Kab.MBD yang kita cintai." harap Bupati..
Bupati menyampaikan terima kasih kepada Ketua TP-PKK, Ibu Rely. Noach, selaku Ina Parenting Maluku Barat Daya bersama seluruh jajarannya yang senantiasa hadir di tengah masyarakat untuk bersama-sama dalam membantu dan memberikan motivasi kepada keluarga untuk tetap hidup sehat serta juga memberikan pengetahuan kemampuan keluarga untuk tetap memberikan perhatian dan makanan bergizi kepada setiap ibu hamil dan anak balita.
Dalam
kesempatan yang sama, Ina Parenting Kab.MBD, Ibu Rely Noach menyampaikan
stunting disebabkan karena kurangnya asupan gizi dalam waktu lama, sehingga
menyebabkan gangguan tumbuh kembang. Balita pengidap stunting memiliki tinggi
badan lebih rendah atau pendek (kerdil) dibandingkan teman seusianya.
"Kondisi ini bukan saja menurunkan rasa percaya diri, tapi juga mempengaruhi kualitas sumber daya para balita hingga di masa mendatang. Yang menjadi kekuatiran utama adalah bukan pada ukuran tinggi badan anak, akan tetapi efek yang ditimbulkan dari kasus stunting, karena gizi buruk yang terjadi pada balita dalam waktu yang panjang sulit untuk diperbaiki, seperti penurunan kecerdasan dan rentan terhadap penyakit, serta resiko mengalami penyakit tidak menular di saat dewasa" tutur Ina Parenting.
Istri
bupati MBD juga menambahkan, prevalensi stunting di Maluku Barat Daya cukup
tinggi 29,6%, dibandingkan pervalensi stunting Provinsi Maluku 28,7%. Hal ini
menandakan perlunya kerja keras dan kerja ekstra untuk menurunkan angka
pervalensi tersebut.
"Jika
kita bekerja bersama, berkolaborasi bersama, kita akan mampu menurunkan angka stunting menuju target
nasional yakni dibawah 20% di tahun 2024" harap ibu Rely.
Ina Parenting Kab.MBD menambahkan, kunci pencegahan kasus stunting adalah perhatian kepada ibu hamil dan balita dibawah 2 tahun, perlu diupayakan secara kesinambungan dalam memenuhi gizi spesifik dan gizi sensitif. memerlukan keterpaduan lintas sektor dan untuk mewujudkan hal ini diperlukan intervensi, perhatian dan kehadiran Pemerintah Daerah. Melalui pembangunan sanitasi, air bersih, penyediaan pangan yang aman dan bergizi dan pemahaman secara baik serta kepedulian masing-masing individu. Masyarakat juga mengoptimalkan peran dalam upaya menanggulangi stunting.
Lebih
lanjut Rely Noach, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah
berjuang bersama dalam berbagai upaya yang dilakukan dalam penanggulangan dan
pencegahan stunting. Dirinya berharap moment hari ini memantapkan langkah
bersama mewujudkan Maluku Barat Daya yang bebas stunting.
Rembuk
Stunting ini membahas tentang peningkatan target lokus stunting; upaya dalam
mengedukasi serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam percepatan penurunan
angka stunting, komitmen OPD dan stakeholder lainnya dalam percepatan penurunan
angka stunting melalui program orangtua asuh. Disamping itu juga penyelarasan
program kegiatan dan sinergitas antar OPD terkait penganggaran dan afirmasi
kebijakan dalam program percepatan penurunan angka stunting tahun 2023.
Kalwedo. (Kominfo69)