Tiakur, InfoPublik - Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) melalui Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) melaksanakan High Level Meeting (HLM) sebagai bentuk komitmen dalam mendukung percepatan transformasi digital di lingkungan pemerintahan dan layanan publik.

Bupati MBD, Benyamin Th. Noach dalam sambutannya menyampaikan, bahwa pentingnya digitalisasi sebagai instrumen utama dalam mendukung reformasi birokrasi, meningkatkan efisiensi pelayanan publik dan memperkuat transparansi pengelolaan keuangan daerah.

"Melalui digitalisasi, kita dorong layanan publik yang cepat, akurat, dan dapat menjanglau seluruh lapisan masyarakat," ungkap Bupati MBD dalam HLM yang dihadiri Pimpinan Bank Maluku-Malut, Kepala OPD serta pelaku UMKM dan Wajib Pajak/Retribusi, di Ruang Rapat Kantor Bupati MBD, Kamis (05/06/2025).

Baca Lainnya :

• Wabup MBD Terima Rekomendasi LKPJ Tahun 2024 0
• Rely Noach Buka Pagelaran Seni dan Budaya Gugus Moa Barat0
• Bupati dan Forkopimda MBD Panen Raya Jagung0
• Pemkab MBD Terapkan Ijasah Elektronik Siswa0
• Audiens Kanwil Bea Cukai, Bupati Minta Adanya Kantor di MBD0

Ia menjelaskan, Pemkab MBD terus mendukung dan mensupport upaya bisnis yang dilakukan setiap pengusaha. Sejalan dengan itu, Pemkab MBD juga harus memastikan kewajiban pajak pelaku usaha berjalan dengan baik.

“Saat ini sesuai laporan, masih ada pelanggan yang belum mau memotong dan menyetor pajak/retribusi kepada pemda seperti pajak retribusi sebesar 10% dan PPh 23 sebesar 2%. Kami ingin hal ini berjalan dengan baik sebagai kewajiban karena kalau menghindar maka pasti berurusan dengan hukum,” jelas Noach.

Noach menambahkan, saat ini pemerintah sedang mendorong pengembangan bahan pangan terutama beras dan ayam sehingga dapat menunjang usaha restoran dan penginapan, karena dengan begitu maka petani peternak maupun pengusaha akan maju dan berkembang.

Dengan adanya pendapatan yang baik, lanjut Noach, maka akan terjadi peningkatan pajak dan retribusi daerah. “Oleh karena itu, kita juga mendorong digitalisasi penerimaan dan belanja daerah sehingga pelaku usaha maupun masyarakat dapat melakukan pembayaran secara non tunai lewat Qris,” jelasnya.

Lebih lanjut, Bupati juga mengapresiasi dukungan Bank Indonesia dalam mendorong implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) melalui berbagai program pendampingan, optimalisasi fasilitasi dan implementasi P2DD di Kabupaten MBD.

Ia berharap, implementasi digitalisasi keuangan daerah dapat berjalan dengan baik dan segera terwujud dalam waktu mendatang. Pelaku usaha diharapkan juga mendukung kebijakan tersebut sehingga dapat memudahkan transaksi keuangan di era digitalisasi seperti saat ini.