Tiakur-news,malukubaratdayakab.go.id - Deputi I Kantor Staf Presiden Republik Indonesia (KSP-RI), Febry Calvin Tetelepta, MH melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Maluku Barat Daya, tepatnya di Kecamatan Babar Barat. Kedatangan Deputi I KSP ini disambut langsung oleh Bupati Maluku Barat Daya (MBD), Benyamin Th. Noach, ST bersama Wakil Bupati MBD, Drs. Agustinus L. Kilikily, M.Si, Dandim 1511/Pulau Moa, Letkol. Inf. Galih Perkasa, dan Kapolres MBD, AKBP. Pulung Wietono, S.I.K di Desa Tepa Kecamatan Babar Barat, Senin (20/11/2023).

Bupati MBD dalam ucapan selamat datang, menyampaikan terima kasih atas kehadiran Deputi KSP RI di Bumi Kalwedo dalam agenda melihat langsung infrastruktur pembangunan di Pulau Babar.

"Tujuan beliau datang untuk melihat secara langsung semua infrastruktur yang telah dibangun oleh pemerintah pusat dan infrastruktur apa saja yang masih dibutuhkan oleh masyarakat MBD. Kami semua yang hadir, disumpah untuk tulus bekerja pada bidang masing-masing untuk membangun MBD lebih baik," ujar bupati

Baca Lainnya :

• PEMDA MBD GELAR SELEKSI TERBUKA JPT PRATAMA SEKDA 0
• BUPATI MBD BUKA TURNAMEN SEPAK BOLA DANDIM CUP I0
• BUPATI MBD HADIRI APEL KESIAPAN PAM SWAKARSA POLRES MBD0
• BUPATI LANTIK KADES USTUTUN DAN KETTY LETPEY0
• BUPATI MBD TERIMA PENGHARGAAN BERUPA DANA FISKAL SENILAI 6,5 M0

Bupati menambahkan tanggung jawab kita adalah untuk bekerja, bertukar pikiran, mendapatkan aspirasi masyarakat kepada pemerintah pusat lewat kehadiran Deputi I KSP-RI.

Deputi I KSP-RI pada kesempatannya menyampaikan kedatangannya dari Saumlaki dan tiba di Babar Timur untuk dapat melihat sekaligus mendengar aspirasi masyarakat tentang infrastruktur yang dibutuhkan.

"Tadi di Babar Timur saya bertemu dengan kepala-kepala desa dan masyarakat dan  yang menjadi persoalan serta aspirasi yang disampaikan yakni jalan, BTS, signal internet, listrik 24 jam, bandara dan lain sebagainya. Untuk jalan dapat digunakani Inpres nomor 3 tahun 2023," ungkap Febry Tetelepta.

Inpres 3 Tahun tentang Percepatan Konektivitas Jalan Daerah atau disingkat Inpres Jalan Daerah (IJD), merupakan dasar hukum dalam pengusulan program pembangunan jalan dalam membangun konektivitas antar wilayah. Harus diperhatikan persyaratan atau kelengkapan dalam pengusulan, sehingga dapat dilaksanakan.

"Saya berharap pak Bupati dapat menggerakan Pimpinan OPD teknis untuk dapat menyiapkan administrasi secepatnya. Pak Bupati sudah bergerak lebih cepat, pimpinan-pimpinan OPD harus bekerja lebih cepat lagi," harap Tetelepta

Ditambahkannya, kita akan membantu strategi dengan usulan pengalihan status dan dapat segera dibahas. Kita akan membantu menjawab aspirasi masyarakat Maluku, aspirasi masyarakat MBD. Kominfo69