Tiakur - malukubaratdayakab.go.id -  Rapat percepatan penanganan covid-19 di Provinsi Maluku  antara Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Kasrul Selang, ST, MT dengan seluruh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota se-Maluku bersama Pimpinan OPD dilaksanakan via video conference, Senin (13/4/2020). Rapat ini diikuti oleh  Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya  Drs. Alfonsius Siamiloy, M.Si bersama Kepala Bappeda, Kepala BKAD, Kepala PTSP, Kadis Kesehatan dan Sekretaris Dinas Sosial Kab. MBD

Rapat ini membahas dampak  yang timbul akibat penyebaran covid-19 di kabupaten/Kota se-Provinsi Maluku meliputi ketahanan ekonomi dan jaring pengaman sosial dengan tiga fokus utama yaitu pertama, orang miskin baru. Orang miskin baru yang timbul sebagai akibat penyebaran Covid-19 disini adalah mereka yang kehilangan mata pencarian harian seperti penjaga toko, tukang ojek, supir, dll. Kedua, orang yang di PHK dengan program yang telah disiapkan Pemerintah Pusat  yaitu Kartu Pra Kerja, yang awalnya hanya berlaku bagi mereka yang akan mencari pekerjaan, tetapi sebagai akibat penyebaran covid-19 maka diperluas juga bagi mereka yang telah diputuskan hubungan kerja atau dirumahkan  dan ketiga, jaring pengaman sosial sektoral yang dititikberatkan pada proyek-proyek padat karya bidang pertanian, perikanan, konstruksi dll yang melibatkan tenaga kerja lokal.

Baca Lainnya :

• INSTRUKSI BUPATI MALUKU BARAT DAYA NOMOR :559/67.c/20200
• KOORDINASI FORKOPIMDA SE-PROVINSI MALUKU DALAM PENANGANAN COVID-19 DI PROVINSI MALUKU0
• BAHAS SINERGITAS PUSAT DAN DAERAH MENDAGRI TEMUI PIMPINAN DAERAH LEWAT VIDEO CONFERENCE 0
• PEMERINTAH DAERAH SIAPKAN DANA 10 - 15 MILYAR UNTUK PENANGANAN COVID-19 DI KAB. MBD0
• Gubernur Maluku Buka Rakortekrenbang Provinsi Maluku Tahun 2020 Melalui Video Conference0

Rapat dilanjutkan dengan mendengarkan usul, saran serta masukan dari Pemerintah  Kabupaten/Kota masing-masing. Dalam kesempatan ini Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya, Drs. Alfonsius Siamiloy, M.Si, menyampaikan bahwa dampak penyebaran Covid-19 yang menimbulkan orang miskin baru dan yang di PHK di Maluku Barat Daya belum ada, yang ada hanya mereka yang terdampak dari daerah sekitar dan pulang kembali ke Maluku Barat Daya sedangkan untuk proyek padat karya akan dilaksanakan melalui APBDes. Disamping itu juga Sekda melaporkan ketersediaan sembako untuk tiga bulan kedepan dalam keadaan aman dan pembatasan penumpang yang akan masuk ke wilayah Maluku Barat Daya melalui jalur laut maupun udara. Kalwedo... (Diskominfo-MBD)