Tiakur,– Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) menggelar upacara peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) ke-29 yang dipimpin langsung oleh Wakil Bupati MBD, Drs. Agustinus Lekwarday Kilikily, M.Si,  bertempat di Lapangan Upacara Kantor Bupati MBD, Kamis (25/04/2025). Kegiatan ini diikuti oleh jajaran Forkopimda, para  Pejabat Struktural dan staf  ASN lingkup Pemda MBD, TNI-Polri.

Dengan mengusung tema nasional “Sinergi Pusat dan Daerah Membangun Nusantara Menuju Indonesia Emas 2045”, sebagai bentuk komitmen bersama antara pemerintah pusat dan daerah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif dan kolaboratif.

Baca Lainnya :

• Bupati MBD Buka Kegiatan Pencanangan Zona Integritas WBK dan WBBM Disdukcapil0
• Wakil Bupati Agustinus Kilikily Sampaikan LKPJ Tahun 2024 dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD0
• Wakil Bupati MBD Hadiri Lepas Sambut Kapolres MBD0
• WAKIL BUPATI MBD HADIRI PEMBUKAAN SIKLAS KE-41 JEMAAT GPM LEMOLA0
• PJ SEKDA MBD HADIRI PROSESI PEMEKARAN JEMAAT GPM TOUNWAWAN0

Dalam  sambutan  Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, yang dibacakan oleh Wakil Bupati, Drs. Agustinus L. Kilikily, M.Si ,  menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran pemerintah daerah, tokoh masyarakat, akademisi, pers, dan seluruh elemen bangsa atas kontribusi nyata dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia.

 Beliau mengajak seluruh komponen bangsa, khususnya jajaran pemerintah daerah di seluruh Indonesia, untuk memperkuat komitmen dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik, inovatif, dan berorientasi pada pelayanan publik.

“Mari kita jadikan otonomi daerah sebagai sarana untuk mempercepat pemerataan pembangunan, memperkuat integrasi nasional, serta meningkatkan daya saing daerah yang pada akhirnya akan berkontribusi terhadap kemajuan bangsa secara keseluruhan", Ujar Wakil Bupati.

 Agustinus Kilikily juga menekankan delapan fokus strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang perlu menjadi perhatian utama bagi seluruh pihak, baik di pusat maupun di daerah, untuk mengharmoniskan gerak langkah pada tataran implementasi, di antaranya yakni:

1. Swasembada pangan,

2. Swasembada energi,

3. Pengelolaan sumber daya air,

4. Reformasi birokrasi dan tata kelola yang bersih,

5. Pengembangan kewirausahaan dan UMKM,

6. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan,

7. Peningkatan layanan kesehatan yang merata,

8. Peningkatan kapasitas pemerintah daerah melalui SDM, keuangan, dan kelembagaan.

Lebih lanjut, Wakil Bupati  menyoroti tantangan besar yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional. Untuk itu, dibutuhkan kerja sama dan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah agar setiap kebijakan yang dirumuskan dapat diimplementasikan secara tepat sasaran di lapangan.

Disampaikan bahwa pemerintah daerah diharapkan tidak hanya berperan sebagai pelaksana teknis, melainkan sebagai mitra aktif dalam merancang dan menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan dan potensi lokal. Kolaborasi yang efektif, lanjut Mendagri, harus didukung oleh kapasitas kelembagaan dan aparatur yang mumpuni.

Sejalan dengan hal tersebut, upaya peningkatan kapasitas daerah menjadi prioritas utama. Ada tiga aspek yang ditekankan:

1. Penguatan sumber daya manusia aparatur, melalui pelatihan, sertifikasi, serta kemitraan dengan perguruan tinggi dan pemberian beasiswa;

2. Peningkatan kapasitas keuangan daerah, dengan optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD), penyusunan APBD berbasis kinerja, dan kolaborasi dengan lembaga keuangan untuk membuka akses pembiayaan alternatif;

3. Penguatan kelembagaan dan tata kelola pemerintahan, melalui reformasi birokrasi, digitalisasi layanan publik, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas.

Di akhir sambutannya, Wakil Bupati Agustinus Kilikily  mengajak seluruh pemerintah daerah menjadikan capaian Otonomi Daerah selama 29 tahun terakhir sebagai pijakan untuk terus meningkatkan kualitas layanan publik. Penguatan sinergi antara pusat dan daerah, serta peningkatan kapasitas kelembagaan, disebut sebagai kunci untuk mewujudkan pemerintahan yang adaptif, responsif, dan mampu menjawab tuntutan masyarakat secara berkelanjutan.