Tiakur-news.malukubaratdayakab.go.id- Salah satu langkah yang ditempuh Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya dalam menurunkan prevalensi stunting yakni melalui rembuk stunting. Rembuk stunting merupakan salah satu dari 8 aksi percepatan pencegahan dan penurunan stunting  serta merupakan langkah penting   pemerintah daerah untuk memastikan  rencana pelaksanaan intervensi  yang dilakukan secara bersama-sama antara OPD penanggung jawab dengan sektor/lembaga non pemerintah lainnya.

Rembuk stunting yang dilaksanakan pada senin (23/8/2021) di Ruang Rapat Kantor Bupati, dipimpin langsung oleh Wakil Bupati, Drs. Agustinus L. Kilikily, M.S.  Dalam sambutannya  mengatakan,  permasalahan stunting telah menjadi agenda nasional maupun provinsi, dan sesuai dengan program penanganan stunting di Provinsi Maluku,  Pemerintah Provinsi Maluku telah menetapkan Kabupaten Maluku Barat Daya sebagai lokus stunting, karena merupakan salah satu kabupaten  dengan tingkat prevalensi stunting yang cukup tinggi. Dimana tahun 2019 tercatat tingkat prevalensi balita stunting di Kabupaten Maluku Barat Daya mencapai 27%.

Baca Lainnya :

• WAKIL BUPATI SAMBUT PASKIBRAKA ASAL MALUKU BARAT DAYA, JULYAND A. WAREMRA0
• Pemkab MBD Lindungi 1.100 Pekerja Kontrak Melalui BPJAMSOSTEK, Kado HUT Proklamasi0
• DMPTSP Naker dan Kejaksaan Negeri MBD Dorong Perusahaan Jadi Peserta BPJAMSOSTEK 0
• PELANTIKAN PENGURUS TP. PKK KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA0
• BUPATI DAN WAKIL MBD MENGIKUTI PERINGATAN HUT KE-76 PROVINSI MALUKU SECARA VIRTUAL0

Wakil Bupati mengharapkan agar tingkat prevalensi tersebut perlu segera diatasi baik melalui koordinasi antar sektor yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan baik pemerintah, dunia usaha, masyarakat umum dan stakeholder lainnya sehingga dapat bersinergi dan bersatu dalam upaya penanggulangan stunting khususnya di Maluku Barat Daya.

"Melalui intervensi yang dilakukan, maka berdasarkan target nasional dalam penanganan stunting pada tahun 2024  turun menjadi 14 %, maka diharapkan tingkat penurunan prevalensi stunting di Kabupaten Maluku Barat Dya juga dapat ditekan hingga 20 %" tutur Wakil Bupati

Selain itu juga Wakil Bupati meminta kepada Ina Parenting Kabupaten Maluku Barat Daya dan Tim Penggerak PKK Kabupaten Maluku Barat Daya untuk dapat membantu menggerakkan PKK baik ditingkat kabupaten hingga desa dalam upaya pencegahan stunting di kabupaten ini.

Ketua TP. PKK Kab. MBD  yang juga selaku Ina Parenting Kab. MBD menyampaikan sambutannya stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada balita akibat kekurangan gizi dalam waktu lama sehingga anak tumbuh lebih pendek usianya, namun yang menjadi kekuatiran utama bukan terletak  pada ukuran tinggi badan anak, akan tetapi efek yang ditimbulkan dari kasus stunting karena gizi buruk. Oleh karenanya program penanggulangan stunting memerlukan keterlibatan semua pihak maupun stakeholder terkait.

Lanjut  Ibu Relly  untuk mewujudkan kabupaten ini bebas stunting maka perlu adanya sinkronisasi program antara Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya dalam hal ini OPD terkait dengan program PKK yang bertujuan untuk menurunkan prevelensi stunting.

Sebagai Ina Parenting, Ibu Relly   menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya atas pencanangan dan launching mitra parenting yang digelar bertepatan dengan ulang tahun Kab. MBD yang ke-13. Pencanangan tersebut turut melibatkan seluruh  OPD dilingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya sebagai orang tua asuh pada anak-anak penderita stunting di Kabupaten Maluku Barat Daya  

 " PKK merupakan mitra strategis bagi bapak dan ibu yang ada di OPD, untuk itu marilah kita saling menunjang dan bersinergi dalam Program Potong Pele Stunting di Maluku Barat Daya yang bermuara pada peningkatan kesehatan masyarakat untuk Maluku Barat Daya yang lebih sejahtera" ucap Ibu Relly.

Diakhir kegiatan dilakukan penandatangan Berita Acara Rembuk Stunting oleh Ina Parenting Kab. MBD,  Pimpinan OPD terkait dan Kepala-Kepala Puskesmas.