Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) memulai sejumlah rangkaian kegiatan dalam pencanangan Gerakan Pembangunan Terpadu Perbatasan (Gerbangdutas) Tahun 2023 dengan melakukan rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Kantor Gubernur Maluku, Kota Ambon, Maluku, Rabu (14/6/2023) . 

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, selaku Ketua Pengarah BNPP dalam pernyataan rapat menjelaskan, pembangunan dan pengembangan akses telekomunikasi ke daerah pedalaman dan Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) terus berjalan semaksimal mungkin.

Baca Lainnya :

• Gerbangdutas 2023 Dimulai, Menteri Tito Minta BNPP Kawal Alokasi Dana ke Perbatasan Maluku Tepat Sas0
• Duet Menko Mahfud MD dan Menteri Tito Pimpin BNPP Resmikan Gerbangdutas 2023 dari MBD0
• SETELAH PRESIDEN JOKOWI, MBD SIAP MENERIMA KUNJUNGAN DUA MENTERI KABINET INDONESIA MAJU0
• WUJUDKAN KREATIFITAS DAN BAKAT TK/PAUD, GUGUS KALWEDO I MOA BARAT GELAR PENTAS SENI DAN BUDAYA0
• DISPAR MBD SELENGGARAKAN PEMILIHAN PUTRI PARIWISATA KABUPATEN 20230

"Pembangunan akan dilaksanakan semaksimal atau secepat mungkin," tegas Menko Mahfud yang saat ini juga mengajukan sebagai Plt. Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) dalam Konferensi pers kepada media massa. 

Menko Mahfud menjelaskan, sebagai program jangka menengah, telah mempersiapkan Satelit Republik Indonesia (Satria-1) yang akan diluncurkan pada 19 Juni 2023) waktu Indonesia, di Cape Canaveral, Florida, Amerika Serikat (AS). 

Nantinya, Satria-1 akan melayani jaringan-jaringan untuk pelayanan publik di daerah terpencil seperti sekolah, rumah sakit, Kantor TNI, Kantor Polisi dan sejumlah instansi lainnya. 

“Satria-1 akan segera beroperasi paling lambat Januari 2024,”tambahnya. 

Menko Mahfud menambahkan, belum bisa memastikan apakah ada dugaan korupsi pembangunan base transceiver station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika 2020-2022, yang terdapat di kawasan perbatasan. 

Secara yuridis, sambung Menko Mahfud, berdasarkan temuan menara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang disediakan yang sudah berhasil diselesaikan dari Rp10 triliun yang dikeluarkan, ternyata yang tersedia barangnya hanya senilai Rp2 triliun. 

Menurut Menko Mahfud, pemeriksaan kasus korupsi masih terus berjalan di Kejagung. 

"Diduga dan sekarang sudah diperiksa berdasarkan pemeriksaan BPKP 8,2 triliun dikorupsi. Berdasarkan pekembangan terakhir memang ada menara-menara yang sudah siap hanya ketika diperiksa BPKP, itu jaringan belum disambungkan," jelas Menko Mahfud. 

"Saya tidak tahu apakah di tempat saudara itu apakah BTS 4G yang jadi program atau yang termasuk. Kalau termasuk, apakah barangnya ada atau tinggal disambung saja barangnya?" tambah Menko Mahfud lagi. Humas BNPP