Tiakur-news.malukubaratdayakab.go.id– Dalam menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024 mendatang, Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) merupakan salah satu daerah yang masuk dalam kategori sangat rentan dalam penyebaran informasi publik.  Hal ini disampaikan, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku, Syamsul Rifan Kubangun, SH dalam kegiatan Webinar Nasional dengan Tema Menangkal Disinformasi di Tahun Politik yang diselenggarakan Dinas Kominfostaper Kabupaten MBD, Kamis (25/05/2023).

Syamsul Rifan Kubangun menjelaskan, tahapan Pemilu serentak sudah dan akan berjalan hingga tahun 2024. Terkait dengan isu disinformasi maka telah didapatkan salah satu kelompok yang rentan khususnya bagi pemilih pemula, serta masyarakat yang tinggal di daerah yang minim sarana informasi dan komunikasi, daerah kepulauan serta daerah yang terisolir.

Baca Lainnya :

• PEMILU 2024 TERGANGGU DISINFORMASI0
• Bupati : Hoax Politik Melemahkan Ketahanan Nasional0
• Pelatihan Operator Dapodik Jenjang SMP Tahun 20230
• PERINGATAN HARKITNAS MOMENTUM MEMBANGUN SEMANGAT KEBANGSAAN0
• MBD 4 Tahun Berturut-Turut Dapatkan Opini WTP BPK RI Perwakilan Maluku 0

“Kabupaten MBD sebagai daerah perbatasan merupakan daerah yang masuk dalam kategori yang rentan dan oleh karena itu perlu ada perhatian khusus dari semua pemangku kepentingan. Keterbatasan informasi, terutama jaringan internet juga akan mempengaruhi proses dan tahapan pemilu itu sendiri,” ungkap Ketua KPU.

Ia menjelaskan, dalam proses penyelenggaraan pemilu, disinformasi bisa saja mendegilitimasi penyelenggaraan pemilu, karena bisa saja menyerang proses pemilu bahkan kredibiltas penyelengara yang terjadi dilevel tertentu, misalnya KPPS, PPS, PPK maupun KPU.

“Masyarakat kita saat ini sangat mudah menerima dan menkonsumsi informasi yang bersifat hoax, maraknya praktek jurnalisme yang tidak terkontrol di media sosial, ada juga masyarakat juga memproduksi konten dan informasi yang tidak benar bahkan sekarang masyakarat bisa melakukannya lewat hp yang digenggam,” jelasnya.

Ia mencontohkan salah satu disinformasi yang menyebar pada Pemilu 2019 yang mengatakan bahwa surat suara tujuh kontener telah tercoblos namun ternyata informasi itu tidak benar karena tahapan produksi surat suara belum dilakukan. Konten-konten seperti itu banyak diproduksi oleh orang yang tidak bertanggungjawab sehingga KPU telah mengantisipasi dengan membentuk akun resmi untuk mencounter informasi-informasi hoax tersebut.

Pada kesempatan tersebut, Syamsul Rifan Kubangun mengapresiasi Pemerintah Kabupaten MBD yang konsisten mendukung proses dan tahapan penyelenggaraan Pemilu tahun 2024 salah satunya dengan menggelar seminar disaat ini.

“Kami sangat mengapreasiasi kegiatan webinar hari ini, bahkan level provinsi dan kabupaten/kota lainnya di Maluku pun belum pernah melakukan kegiatan seperti ini. Apalagi Kabupaten MBD yang diketahui memiliki banyak keterbatasan terutama sarana telekomunikasi dan jaringan internet,” tandasnya.

Ia berharap, dukungan pemerintah dan semua stakeholder di Kabupaten MBD terus memberikan dukungan bagi KPU dan Bawaslu dalam pelaksanaan tahapan pemilu hingga tahun 2024 mendatang.