Tiakur - malukubaratdayakab.go.id  – Sehubungan dengan agenda kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku, Komisi I dan Komisi IV DPRD Provinsi Maluku melakukan kunjungan kerja ke kabupaten Maluku Barat Daya. Kunjungan tersebut dilakukan secara bertahap, rombongan Komisi I tiba di Tiakur Kamis (27/02/2020) dan Komisi IV pada Jumat ( 28/02/2020). Rombongan  di terima oleh Asisten Bidang Admnistrasi Umum, J. Titirloloby, SH.

Dalam sambutannya J. Titirloloby, SH menyambut baik kunjungan kerja DPRD Provinsi Maluku dengan harapan bahwa dalam kunjungan kerja Komisi I dan IV segala aspirasi yang disampaikan dapat di perjuangkan  bagi kemajuan Kabupaten Maluku Barat Daya ke depan.

Maksud dan tujuan diadakannya kunjungan kerja ini adalah menjalankan salah satu fungsi dari DPRD yaitu fungsi pengawasan untuk melihat sejauh mana perkembangan program dan kegiatan yang dibiayai oleh APBN dan  APBD Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2019 yang ada di Kabupaten Maluku Barat Daya serta berkoordinasi tentang  pelaksanaan bidang Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia. Dan lebih khusus tentang  kesiapan Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya dalam menyambut pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2020.

Baca Lainnya :

• 371 PESERTA SELEKSI CPNS KAB. MBD RESMI MENGIKUTI SKD HARI INI0
• DPUTR Kab. MBD Selenggarakan BIMTEK Sistem Manajemen Konstruksi 0
• PEMDA MBD SIAP MENINDAKLANJUTI ARAHAN PRESIDEN RI DALAM RAKORNAS INVESTASI TAHUN 20200
• PERESMIAN KANTOR UNIT LAYANAN PAJAK TIAKUR0
• Merdeka Belajar Sebagai Pintu Masuk Pembaharuan Pendidikan Di Bumi Kalwedo0

Kegiatan tatap muka yang berlangsung di Ruang Rapat Kantor Bupati antara Komisi I  dengan Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya dalam hal ini OPD dan Instansi Vertikal yang merupakan mitra kerja Komisi I yakni Dinas Dukcapil, BKPSDM, Dinas Kominfo, Inspektorat, Badan Perbatasan, Bagian Administrasi Pemerintahan, Bagian Hukum , Polres MBD, KPU MBD dan Bawaslu MBD dihadiri oleh Wakapolres MBD, Kompol F.G. Horsair, Asisten Bidang Pemerintahan Dan Kesejateraan Rakyat, Drs. R.R. Far-Far,  Asisten Bidang Perekonomian dan SDM Ir. J. Kay, Pimpinan OPD terkait, Anggota KPU dan Anggota  Bawaslu.

Dari hasil dialog yang dilakukan antara Komisi I dengan OPD terkait  setelah OPD masing –masing melaporkan  perkembangan kinerja yang telah dilakukan di Tahun 2019, disimpulkan bahwa semua program dan kegiatan yang ada telah dilaksanakan dengan baik, termasuk data penduduk dan akses internet untuk menunjang proses pilkada yang akan datang.

Disaat yang sama Wakapolres MBD melaporkan tentang kesiapan Polres MBD untuk mengamankan pilkada Kab. MBD Tahun 2020 yang akan berlangsung di Bulan September dan menjamin bahwa Aparatur Polres MBD akan netral dalam proses yang berlangsung tanpa memihak kepada calon siapapun. Pihak KPU Kab MBD dan Bawaslu Kab. MBD juga menyampaikan tentang pelaksanaan tahapan pemilihan pilkada Tahun 2020 telah berjalan  sesuai undang-undang yang berlaku dan  siap untuk melaksanakan proses pilkada tahun 2020.

Diakhir pertemuan Ketua Komisi I DPRD Provinsi Maluku Amir Rumra, S.Pi, M.Si mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten MBD yang telah menyambut rombongan Komisi I serta kahadiran Bapak Ibu Pimpinan OPD dan Instansi Vertikal  atas usul dan saran serta masalah-masalah yang ditemui dilapangan sehingga menjadi masukan bagi Komisi I untuk ditindak lanjuti nantinya bagi perkembangan Maluku Barat Daya ke depan.

Di hari yang berbeda, tatap muka dengan Komisi IV DPRD Provinsi Maluku dengan OPD Mitra Kerja  di Ruang Rapat Bupati MBD dihadiri oleh Asisten Bidang Administrasi Umum, J. Titirloloby, SH dan Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat ,Drs. R.R. Far-Far serta Pimpinan OPD terkait.

Dalam pertemuan ini Komisi IV ingin mengetahui sejauh mana perkembangan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh APBN dan APBD Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2019 sekaligus berkoordinasi dengan harapan ada sinergitas dari provinsi, kabupaten/kota sampai dengan desa.   Berkaitan dengan tugas dari Komisi IV yang menaruh fokus pada pengurangan angka kemiskinan di Provinsi Maluku serta pengembangan sumber daya manusia dan kesejahteraan rakyat.  

Sejumlah permasalahan yang dibicarakan antara lain masalah gizi buruk (stunting), masalah ketersediaan obat di kecamatan, masalah pengembangan lokasi wisata di Kabupaten Maluku Barat Daya,masalah Sekolah Menengah Atas yang merupakan wewenang dari Provinsi,  masalah kartu bantuan kepada masyarakat,  masalah dana  bergulir yang diberikan kepada UMKM, masalah tenaga kerja, masalah perbatasan serta beberapa masalah lainnya.

Menanggapi permasalahan diatas anggota Komisi IV menjelaskan bahwa semua permasalahan yang disampaikan berkaitan dengan masalah keberpihakan anggaran dari Pemerintah Pusat ke daerah. Selama ini Maluku dirugikan  karena dana transfer ke Maluku dihitung berdasarkan  luas daratan dan mengesampingkan luas lautan sehingga dana transfer tersebut kecil.  Secara otomatis untuk membiayai seluruh program dan kegiatan memang tidak akan cukup. Kemudian pimpinan komisi menambahkan bahwa semua permasalahan yang disampaikan telah diterima dan berharap kedepan ada perbaikan-perbaikan kebijakan yang berkaitan dengan masukan-masukan yang disampaikan oleh pimpinan OPD untuk ditindak lanjuti sesuai kewenangan Pemerintahan Provisi Maluku.

Mengakhiri rapat kerja ini atas nama Komisi IV DPRD Provinsi Maluku, Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Maluku Samson Atapary mengucapakan terima kasih atas kesediaan Pemerintah  Kabupaten Maluku Barat Daya menyambut kehadiran rombongan Komisi IV dan atas waktu yang diberikan sehingga dalam pertemuan ini Komisi IV mendapat banyak aspirasi dan masukan yang nantinya akan ditindaklanjuti dalam rapat kerja Komisi IV bagi kemajuan Kab. MBD. Kalwedo… (Diskominfo-MBD)