Tiakur – malukubaratdayakab.go.id  - Gugus Tugas Provinsi  Maluku menggelar video conference koordinasi penanganan Covid-19 di Maluku bersama Bupati/ Walikota, Forkompinda  serta Gugus Tugas se-Maluku, Rabu (8/7/2020) yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Kasrul Selang,ST, MT, sebagai Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 di Provinsi Maluku.

Hadir dalam video conference ini, Bupati Maluku Barat Daya, Benyamin Th. Noach, S.T, serta  Ketua DPRD Kab. MBD, Kejari Kab. MBD, Kapolres MBD, Pabung TNI AD-1507 Saumlaki, Sekretaris Daerah Kab. MBD, Kepala BPBD dan Kepala Dinas Kesehatan.  

Acara dimulai dengan mendengar arahan dari Gubernur Maluku, Murad Ismail yang mengucapkan terima kasih kepada Bupati/Walikota, TNI dan Polri, Tokoh Agama, Gugus Tugas Kabupaten/Kota se-Maluku serta masyarakat yang sampai saat ini selalu bahu membahu bersama-sama  melakukan upaya-upaya pencegahan penyebaran Covid-19 di Maluku.

Baca Lainnya :

• BAHAS SINERGITAS PUSAT DAN DAERAH MENDAGRI TEMUI PIMPINAN DAERAH LEWAT VIDEO CONFERENCE 0
• PEMERINTAH DAERAH SIAPKAN DANA 10 - 15 MILYAR UNTUK PENANGANAN COVID-19 DI KAB. MBD0
• Gubernur Maluku Buka Rakortekrenbang Provinsi Maluku Tahun 2020 Melalui Video Conference0
• GELAR VIDEO CONFERENCE KEMENDAGRI RI INGIN DAERAH CEPAT DALAM PENANGANAN PENYEBARAN COVID-190
• KONFERENSI PERS BUPATI MBD TENTANG KONDISI TERKINI PENANGANAN COVID -19 DI KAB. MBD0

Dua prinsip utama dalam penanganan Covid-19 yang diterapkan yakni mengobati yang sakit dan menjaga yang sehat, maka  Provinsi Maluku telah mengeluarkan beberapa keputusan penting antara lain  menetapkan Maluku dalam keadaan darurat non alam dan maklumat Gubernur Maluku. Terkait pencegahan dan penanganan penyebaran Covid-19 maka disampaikan hal-hal sebagai berikut : Pertama, masalah kesehatan dan keselamatan, yang didalamnya memuat lima point instruksi kepada seluruh Bupati/Walikota, satu, meningkatkan kerjasama dengan forkopimda (TNI/Polri), kedua, Perketat pintu-pintu keluar masuk didaerah masing-masing yang dibantu oleh TNI/Polri dan instansi terkait lainnya, ketiga, tingkatkan koordinasi lintas kabupaten/kota dengan menempatkan pos  posal dibatas wilayah dengan melibatkan TNI/Polri, keempat, masih banyak masyarakat Maluku yang belum tetap dirumah untuk itu dapat bekerja sama dengan TNI/Polri menghimbau masyarakat untuk tetap dirumah, kelima, lokasi yang nantinya dipakai untuk karantina untuk  diperketat pengawasannya.

Kedua masalah ketahanan ekonomi, ada 4 point penting kepada seluruh Bupati/Walikota yakni, satu, segera merealokasikan anggaran bagi penanganan Covid-19 dan membahasnya dengan DPRD, dua,  mengembangakan UMKM agar dapat memproduksi masker (APD), ketiga, memberikan perlindungan dan proteksi kepada pekerja informal dan pekerja harian lepas berupa perluasan kartu pra kerja, keempat, menjaga ketersediaan kebutuhan pokok dengan selalu mengoptimalkan peran satgas pangan.

Ketiga, masalah pemberian jejaring pengaman sosial, Pemda akan memberikan bantuan sekitar 103.239 KK yang terdampak seperti tukang ojek, tukang becak, pedagang asongan dll. Bantuan yang diberikan berupa sembako senilai Rp 200.000, kepada setiap KK terdampak Covid-19 selama sembilan bulan kedepan, dengan porsi pembiayaan adalah 20 persen APBD Provinsi dan 80 persen APBD Kabupaten /Kota termasuk didalamnya Dana Desa.

“Sebagai ikhtiar dalam menahan laju dan memutus mata rantai sebaran Covid-19, saya harap agar masyarakat tetap mengacu pada ketentuan dan kebijakan physical distancing (jaga jarak fisik). Semoga para Bupati/ Walikota bersama TNI/Polri dan Tokoh Agama dapat membantu proses ibadah selama Bulan Ramahdan nanti” kata Gubernur diakhir sambutannya.

Kemudian dilanjutkan dengar mendengar laporan dari Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Maluku dan mendengarkan laporan dari Bupati/Walikota se-Provinsi Maluku.

Dalam laporannya Bupati MBD, Benyamin Th. Noach, S.T melaporkan perkembangan penanganan  penyebaran Covid-19 di Kabupaten Maluku Barat Daya antara lain : Pemerintah Daerah telah mengeluarkan instruksi tentang pembatasan orang masuk ke Maluku Barat Daya. Dengan pertimbangan wilayah MBD yang jauh dan peralatan kesehatan yang sangat terbatas juga Pemda  sangat mengharapkan dukungan dan kerja sama dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota Ambon.

Pemda juga telah melakukan realokasi anggaran sebesar 15 Milyar untuk dana cadangan jika sewaktu-waktu terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Untuk para kepala desa agar menyiapkan APBDesnya untuk jejaring pengaman sosial yaitu dengan menyiapkan stok bahan pangan bagi kebutuhanan masyarakatnya.

Bupati juga  mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi untuk alat Rapit test sebanyak 40 set yang sudah terima oleh Pemda Kab. MBD. Kalwedo … (Diskominfo-MBD)