Masyarakat Kabupaten Maluku Barat Daya kini sudah lebih mudah mengakses signal telekomunikasi.  Pembangunan menara telekomunikasi merupakan kebijakan pemerintah pusat dalam menyediakan akses telekomunikasi yang lebih difokuskan pada wilayah yang masuk dalam kategori 3T.

Pemerintah Daerah Maluku Barat Daya sejak tahun 2020 telah mengusulkan pembangunan Base Transceiver Station (BTS) untuk wilayah atau desa dusun yang tidak memiliki sinyal (blankspot) sejumlah 82 titik. Namun karena pandemi Covid-19, dua tahun terakhir tidak dialokasikan pembangunan BTS.

“Dari usulan 83 lokasi pembangunan BTS ke pihak Badan Aksesbilitas Telekomunikasi dan Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika RI (Bakti Kominfo), awalnya hanya disetujui 2 lokasi. Pemerintahan Daerah yang diwakili  Bupati, Benyamin Th. Noach bersama Komisi A DPRD Kabupaten MBD melakukan koordinasi langsung dengan salah Direktur Layanan BAKTI Kominfo di Jakarta dan disepakati untuk penambahan 21 lokasi menjadi 23. Tetapi progres pembangunan saat ini, telah mencapai 80 titik dari 83 yang diusulkan, " demikian disampaikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. MBD, Weruhair A. A. Petrusz, SE, Senin (30/01).

Baca Lainnya :

• WAKIL BUPATI MALUKU BARAT DAYA MELEPASKAN MAHASISWA KKN – PPM UGM PERIODE IV 0
• BUPATI MBD MELANTIK KEPALA DESA HILA KECAMATAN KEPULAUAN ROMA KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA 0
• HADIRI PERSIDANGAN JEMAAT GPM TIAKUR, BUPATI MENGAJAK UMAT BERPRODUKSI0
• KADIS KOMINFOSTAPER MBD JELASKAN MEKANISME PENGAJUAN AKSES INTERNET, BTS DAN PENAMBAHAN BANDWIDTH0
• BUPATI MBD :SIAP MENYUKSESKAN GERBANGDUTAS 2023 BNPP DI MBD YANG DIHADIRI MENKOPOLHUKAM DAN MENDAGRI0

Petrusz menjelaskan, 80 lokasi telah dikerjakan tahun 2022 dan tersebar di wilayah MBD.

“64 lokasi telah berstatus on air, 13 lokasi menunggu proses instalasi dan 3 lokasi dalam proses pengerjaan atau implementation on going. Semoga semuanya segera rampung dan digunakan secara bersama", jelasnya.

Ia mengatakan, dengan terbangunnya menara telekomunikasi ini, maka salah satu indikator pemerintah daerah khususnya bidang komunikasi dan informatika yang termuat dalam RPJMD dapat diselesaikan lebih cepat dari target yang telah ditetapkan. Targetnya di tahun 2022, presentase wilayah MBD yang terkoneksi jaringan telekomunikasi adalah 79 %, tetapi sekarang realisasinya telah mencapai diatas 90%. 

Pembangunan yang telah selesai maupun sementara dilakukan ini masih dalam proses upgrade sistem instalasi, sehingga pada beberapa titik lokasi belum berjalan optimal. Masyarakat dimintakan untuk tetap bersabar sampai dengan selesai pembangunan dan diserahkan ke pihak BAKTI Kominfo.

"Ada beberapa titik yang terkendala pembangunan di tahun 2022 disebabkan titik lokasi masuk dalam kawasan hutan lindung. 

Pihak Dinas bersama dengan Penyedia telah melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI untuk proses perizinan pinjam pakai lahan, sehingga diharapkan tahun 2023, semua wilayah sudah merdeka sinyal telekomunikasi”, ungkapnya.

Wilayah yang belum dapat dilakukan pembangunan karena menunggu izin penggunaan kawasan hutan lindung adalah Desa Hertuti, Desa Purpura dan Dusun Metiamarang.

Lebih lanjut Ia menambahkan, semua fasilitas yang sudah disiapkan pemerintah yang ada di desa maupun dusun menjadi tanggungjawab bersama dalam hal pemeliharaan dan keamanannya. Tersedia tenaga operator atau site kipper yang bertanggung jawab menjaga tower itu tetapi perlu juga dukungan dari pemerintah desa dan masyarakat.

“Fasilitas telekomunikasi mahal harganya dan perlu pengorbanan, jadi perlu dijaga dan dirawat bersama. Jangan dirusak karena untuk memperoleh fasilitas itu perlu perjuangan bahkan anggaran yang tidak sedikit”, tegasnya.

Ia berharap, masalah jaringan telekomunikasi dapat diselesaikan pada tahun-tahun mendatang sehingga meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan juga mendukung penyelenggaraan pemilihan umum di tahun 2024.