- BUPATI MBD MELANTIK KEPALA DESA HILA KECAMATAN KEPULAUAN ROMA KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA
- KADIS KOMINFO : 80 UNIT BTS TERBANGUN DI MBD PADA TAHUN 2022
- WAKIL BUPATI MALUKU BARAT DAYA MELEPASKAN MAHASISWA KKN – PPM UGM PERIODE IV
- PERUSAHAN TAMBANG TEMBAGA WETAR REALISASIKAN KOMITMEN SOAL TENAGA KERJA
- Plt. SEKDA MBD PIMPIN ACARA SERAH TERIMA JABATAN LINGKUP PEMDA MBD
- SPAM PULAU MARSELA RAMPUNG, MASYARAKAT DIMINTA RAWAT DAN JAGA BERSAMA
- SERAHKAN BINGKISAN NATAL DI WERWARU, BUPATI MBD : SEMOGA BERMANFAAT
- GELAR SYUKUR NATAL BERSAMA, BUPATI MBD : SUKACITA NATAL HARUS DIRASAKAN SEMUA ORANG
- PENYEGARAN BIROKRASI, BUPATI MBD LANTIK 72 PEJABAT STRUKTURAL
- PEMKAB MBD AMBIL LANGKAH STRATEGIS PENANGANAN BANJIR ROTNAMA
INSPEKTORAT KAB. MBD GELAR SIDANG TPTGR
Tiakur - news.malukubaratdayakab.go.id- Bertempat di Aula Inspektorat, Bupati
Maluku Barat Daya, Benyamin Th. Noach, ST. membuka sidang Tuntutan
Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) kepada beberapa pegawai yang
terbukti melakukan penyalahgunaan anggaran perjalanan dinas. Sidang dipimpin
oleh Sekretaris Daerah Kab. MBD yang bertindak sebagai Ketua Majelis Hakim dan
didampingi Inspektur Maluku Barat Daya dan Kepala Badan Keuangan dan Aset
Daerah Kab. MBD sebagai Anggota Majelis Hakim
Sekertaris Daerah
sebagai Ketua Majelis Hakim.
Baca Lainnya :
- LINDUNGI PEREMPUAN DAN ANAK-ANAK KLASIS LETTI MOA LAKOR LUNCURKAN RUMAH AMAN0
- BPBD KAB. MBD GELAR FGD PENYUSUNAN DOKUMEN PENANGGULANGAN DAN KONTINJENSI BENCANA KAB. MBD0
- PENYUSUNAN DOKUMEN GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN DI KAB. MBD0
- SEMINAR AKHIR SEJARAH TERBENTUKNYA KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA0
- WAKIL BUPATI BUKA SEMINAR AKHIR PENYUSUNAN LAHAN PERTANIAN0
Dalam sambutannya Bupati menjelaskan, bahwa Pemerintah Daerah sangat fokus pada penyelesaian piutang daerah, untuk itu anggaran daerah harus bisa dipertanggung jawabkan. Jika ada penyalahgunaan kewenangan dengan niat menguntungkan diri sendiri dan merugikan negara maka yang bersangkutan akan ditindak sesuai undang – undang yang berlaku.Bupati berharap agar adanya peranan dari pimpinan – pimpinan OPD untuk memerintahkan pegawai – pegawai yang masih memiliki hutang pada daerah untuk segera melunasi dalam waktu dekat agar tidak perlu dilakukan persidangan. Kalwedo…..(Kominfo21)