Tiakur, InfoPublik - Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya (Pemkab MBD) mengikuti Sosialisasi Kerja Sama dalam Pengawasan Penyelenggaraan Perizinan di Daerah yang dilaksanakan secara virtual oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Zoom Meeting, Selasa (6/5/2025).

Bupati MBD, Benyamin Th. Noach, ST turut didampingi, Pk. Sekretaris Daerah Kabupaten MBD, Drs. Daud Reimialy, Kepala BKAD Kabupaten MBD, Obet H. Y. Kuara, S.Sos, M.Si, Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTS) Kabupaten MBD, Karel de Fretes, S.Sos serta Inspektur Pembantu Kabupaten MBD, Alfonsina Makuku, SP.

Bupati Noach menjelaskan, kegiatan ini bagian dari komitmen kuat Pemerintah Kabupaten MBD untuk memperbaiki sistem perizinan demi mendukung iklim investasi yang sehat dan kondusif.

Baca Lainnya :

• Warga Desa Bebar Barat dan Kumur Sepakat Berdamai0
• Bunda PAUD Se-Maluku Didorong Kolaborasi Majukan PAUD0
• Resmikan Lapangan Tenis Adhyaksa, Bupati MBD Beri Nama Hery Somantri 0
• Gelar Adhyaksa Tennis Tournament, Kajari Ajak Masyarakat Bergabung0
• Pemkab MBD Dorong Bimtek Ketrampilan Pelaku Usaha Pantai Syota0

Sosialisasi ini merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman yang ditandatangani pada 4 Februari 2025 lalu antara Kementerian Dalam Negeri, Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK), dan Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (BAPPISUS).

Lebih lanjut Ia mengatakan, nota kesepahaman tersebut mencakup tiga poin utama yakni mengatasi hambatan dalam proses perizinan di daerah, membangun koordinasi antarinstansi dalam upaya pencegahan korupsi yang dapat menghambat investasi, serta pembentukan tim koordinasi pengawasan penyelenggaraan perizinan secara lebih efektif.

Dalam kegiatan ini, sejumlah narasumber turut memberikan pemaparan materi strategis mengenai pengawasan penyelenggaraan perizinan di daerah, yaitu Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian BAPPISUS, Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen, Kepala Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri, serta Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK.

Deputi Koordinasi dan Supervisi KPK, Irjen. Pol. Didik Agung Widjanarko, S.I.K., M.H., memaparkan sistem pelaporan dalam upaya pencegahan korupsi perizinan melalui Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP). Ia menegaskan bahwa sektor perizinan merupakan wajah pelayanan publik dan indikator komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola yang transparan dan bebas korupsi.

Brigjen Boro Windu Danandito, S.I.K., M.A.P., dari Polri, menjelaskan peran kepolisian dalam mendukung pengawasan penyelenggaraan perizinan, sementara perwakilan dari Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (BAPPISUS) RI menekankan pentingnya proses perizinan yang bebas dari pungutan liar, suap, dan gratifikasi. Proses perizinan yang transparan dinilai akan mempercepat pelaksanaan program pembangunan dan menyerap lebih banyak investasi.

Melalui sosialisasi ini, diharapkan seluruh pemerintah daerah, termasuk Pemkab MBD, dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam sistem perizinan, sebagai bagian dari komitmen bersama dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.