Tiakur-malukubaratdayakab.go.id- Menindaklanjuti hasil rapat tanggal 19 April 2021 yang lalu, hari ini Bupati Maluku Barat Daya, Benyamin Th. Noach, S.T,  kembali diundang oleh Kantor Staf Presiden, dalam rapat koordinasi Pembangunan Infrastruktur di Kabupaten Maluku Barat Daya, Senin (3/5/2021) bertempat di Ruang Utama Kantor Staf Presiden, Jakarta Pusat.

Didampingi Kepala Bappeda Kab. MBD, Eduard J.S. Davidz, S.T, M. Eng,  rapat koordinasi ini dilakukan untuk membahas pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, infrastruktur pelabuhan, infrastruktur air bersih dan infrastruktur energi.

Rapat koordinasi ini dipimpin langsung oleh Deputi I KSP, Febry Calvin Tetelepta yang menghadirkan Kementerian/Lembaga terkait diantaranya Direktur Pembangunan Jembatan Kementerian PUPR, Yudha Handitha Pandjiriawan, Direktur Air Tanah dan Air Baku Kementerian PUPR, Iriandi Azwartika, Direktur Bisnis Regional PT. PLN Sulawesi, Maluku dan Papua, Syamsul Huda dan Direktur Perencanaan dan Pengembangan Bisnis Pertamina, Patra Niaga.

Baca Lainnya :

• USAI DILANTIK, BUPATI KUNJUNGI SINODE GPM0
• PEMDA KAB. MBD TERIMA PENGHARGAAN PENYALURAN DAK TAHAP I TA.2021 TERCEPAT0
• PELANTIKAN KETUA TIM PENGGERAK PKK KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA MASA BAKTI 2021-20260
• Relly Noach Dilantik Sebagai Ketua Dekranasda Kabupaten Maluku Barat Daya 0
• GUBERNUR MALUKU LANTIK BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA0

Febry menjelaskan bahwa pertemuan ini merupakan bagian dari salah satu program yang dicanangkan oleh Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, “KSP Mendengar”, yang bertujuan untuk menyerap saran dan masukan dari masyarakat dan pemerintah daerah.

Lebih lanjut Febry menyampaikan, KSP memberikan dukungan penuh terhadap rencana pembangunan infrastruktur perbatasan di Kabupaten Maluku Barat Daya. Pembangunan infrastruktur diharapkan dapat menjadi modal untuk mencapai kesejahteraan masyarakatdi wilayah perbatasan. Koordinasi yang dilakukan ini sekaligus untuk memastikan seluruh instansi pemerintah memberikan perhatian terhadap pembangunan di wilayah perbatasan serta daerah-daerah 3 T (terdepan, terluar dan tertinggal), khususnya di Maluku bagian selatan yang berhadapan langsung dengan Australia dan Timor Leste.

Bupati Maluku Barat Daya, dalam kesempatannya mengatakan bahwa MBD merupakan daerah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi di Propinsi Maluku. Salah satu masalahnya adalah minimnya infrastruktur di daerah ini. “ Kami sangat membutuhkan jalan lingkar, air bersih, listrik dan BBM untuk mendukung aktivitas ekonomi rakyat” kata Bupati.

Rapat dilanjutkan dengan mendengarkan pendapat dari masing-masing narasumber yang hadir. Direktur Pembangunan Jembatan, Yudha Handita Pandjiriawan menjelaskan Kementerian PUPR telah memprogramkan rencana pembangunan jembatan di MBD selama 2021-2024.

Direktur Air Tanah dan Air Beku, Iriandi Azwartika menjelaskan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air akan berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Cipta Karya untuk memastikan penyediaan air baku dan penyaluran air bersih di MBD. Hal ini juga berkaitan dengan upaya pengetasan stunting di daerah-daerah perbatasan.

Demikian halnya BUMN mendukung penuh pembangunan di daerah perbatasan. Hal ini disampaikan oleh Direktur Bisnis Regional, PT. PLN Sulawesi, Maluku dan Papua, Syamsul Huda menyebutkan bahwa PLN memastikan bahwa seluruh desa di MBD akan teraliri listrik pada tahun 2023.

Dan yang terakhir dukungan dari Direktur Perencanaan dan Pengembangan Bisnis Pertamina Patra Niaga yang mengatakan bahwa Pertamina tahun ini akan membangun dua SPBU baru guna menjalankan arahan Presiden tentang BBM satu harga.

Mengakhiri rapat koordinasi ini Bupati menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah mendukung percepatan pembangunan di MBD. "Kami tidak ingin menjadi pagar perbatasan yang lusuh dan rapuh. Kami ingin menjadi benteng kebanggaan bangsa dan negara di selatan Indonesia,” (Kominfo21)