AMBON, KOMPAS.com — Warga Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) patut bergembira karena pada tahun 2016 ini seluruh wilayah kabupaten yang berbatasan dengan Timor Leste itu akan dipasang jaringan komunikasi.

Pemasangan jaringan telekomunikasi ini dilakukan karena selama ini warga di kabupaten itu tidak bisa berkomunikasi lewat telepon seluler.

Sulitnya sarana telekomunikasi membuat warga sejumlah pulau di wilayah itu bahkan harus memanfaatkan sinyal telekomunikasi dari Timor Leste.

Baca Lainnya :

• Bupati MBD kunjungi Letti : “Biarlah rakyat memilih Kepala Desa sesuai hati nuraninya, sebagai Bupat0
• Terwujudnya Birokrasi Pemerintah Daerah yang Profesional, Responsif, Lestari dan Beriorientasi Pelay0
• Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, Bupati MBD membuka Layanan Pengaduan Masyarakat0
• Wakil Bupati MBD Resmi Buka Musrembang Kisar Utara0
• Run Down Festival Pendidikan Kalwedo 20170

“Kita sudah lakukan MoU dengan Kementerian Kominfo, rencananya tahun ini atau paling lambat tahun depan sudah selesai, seluruh wilayah MBD sudah masuk jaringan komunikasi,” kata Ketua DPRD MBD Chao Petrus.

Dia mengungkapkan, DPRD juga telah berkoordinasi dengan bupati dan wakil bupati setempat agar setiap kecamatan di kabupaten tersebut dapat dipasang Wi-Fi. Pemasangan Wi-Fi di setiap kecamatan di wilayah itu agar warga bisa mengakses internet dengan mudah.

“Saya sudah sampaikan kepada bupati dan wakil bupati terpilih agar di setiap kecamatan bisa dipasang Wi-Fi,” katanya.

Dia mengaku internet telah menjadi kebutuhan warga saat ini sehingga keberadaan internet akan sangat membantu.

Dia mencontohkan, para guru yang membuat laporan saja harus membutuhkan internet karena saat ini semua telah dilakukan secara online.

“Kita hitung satu tahun, kita anggarkan Rp 1 miliar untuk itu (internet). Saya kira daerah belum rugi karena kita tahu segala aktivitas saat ini dilakukan secara online, termasuk laporan guru-guru juga dilakukan secara online,” ujarnya.

Dia mengaku dengan masuknya jaringan internet di desa-desa maka para guru yang akan membuat laporan tidak lagi pergi ke kota kabupaten karena mereka hanya mengirimkan laporan langsung dari desa.

“Kalau guru-guru di daerah pedalaman harus datang ke ibu kota kabupaten hanya untuk memasukkan laporan, kan aktivitas belajar mengajar akan terganggu,” sebutnya.