Tiakur-malukubaratdayakab.go.id-  Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya kembali menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari hasil penilaian Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan  Provinsi  Maluku  atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab. MBD Tahun Anggaran 2020.

Acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan untuk Pemerintah Kabupaten Maluku Barat  Daya dan Pemerintah Kabupaten Buru Selatan  digelar oleh  BPK RI Perwakilan Provinsi  Maluku secara virtual. Bupati Maluku Barat  Daya, Benyamin Th. Noach, S.T,  Ketua DPRD Kab. MBD, Petrus A. Tunay, A.Md, Wakil Bupati Kab. MBD, Drs. Agustinus L. Kilikily, M.Si, Sekretaris Daerah Kab. MBD, Drs. A. Siamiloy, M.Si beserta Pimpinan OPD Lingkup Pemda Kab. MBD mengikuti acara tersebut di Ruang Rapat Kantor Bupati Maluku Barat Daya, Jumat (28/05/2021).

Dalam sambutannya Kepala BPK RI Perwakilan  Provinsi Maluku, Muhammad Abidin, SE, Ak, CA, CSFA mengatakan bahwa BPK telah selesai melaksanakan pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya dan Kabupaten Buru Selatan dengan tujuan pemeriksaan adalah untuk memberikan pernyataan opini, dimana opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa atas kewajaran penyajian laporan keuangan yang berdasarkan pada 4 kriteria yaitu kesesuaian dengan standar akuntasi pemerintah, efektivitas sistem pengendalian intern, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan kecukupan pengungkapannya. 

Baca Lainnya :

• WELORA DITETAPKAN SEBAGAI JUARA I DESTINASI BARU TERPOPULER DALAM AJANG API AWARD TAHUN 20200
• WAKIL BUPATI MBD HADIRI PERAYAAN 100 TAHUN GEREJA PANTEKOSTA di INDONESIA0
• KETUA TP. PKK KAB. MBD PIMPIN RAPAT PERDANA TIM PENGGERAK PKK KAB. MBD TAHUN 2021 - 20260
• PENYAMPAIAN PIDATO PERDANA BUPATI MALUKU BARAT DAYA MASA JABATAN 2021 – 20260
• Sosialisasi Penegakan Kepatuhan dan Penegakan Hukum Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan0

Lebih lanjut Abidin menyampaikan dari hasil pemeriksaan tersebut, BPK menemukan beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian dari pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya yakni permasalahan Pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Permasalahan tersebut tidak material dan signifikan yang dapat mempengaruhi kewajaran penyajian laporan keuangan kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2020 sehingga BPK memberikan kesimpulan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

“Selamat kepada Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya, tetap meraih opini WTP atas LKPD TA 2020 dan berkat upaya kerja kerasnya dapat mempertahankan opini ini selama dua tahun anggaran” kata Abidin.

Diakhir sambutannya Abidin mengucapkan terima kasih atas kerja sama dan perhatiannya kepada Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD Kabupaten Maluku Barat Daya dan Kabupaten Buru Selatan beserta jajarannya.

Sementara itu Ketua DPRD Kab. MBD, Petrus A. Tunay, AMd dalam sambutannya menyampaikan ungkapan syukur karena untuk kedua kalinya Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya menerima opini WTP yakni pada tahun 2019 dan pada tahun ini.

Ketua DPRD menyatakan bahwa DPRD Kabupaten Maluku Barat Daya melihat kinerja Pemerintah Daerah selama ini  sangat memuaskan. Apapun opini yang diberikan BPK kepada Pemda Kab. MBD semata-mata bertujuan untuk meningkatkan kualitas kinerja agar semakin efektif sesuai dengan visi dan misi dari Pemerintah Daerah Kab. MBD yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup di segala bidang bagi masyarakat Maluku Barat Daya sehingga menjadi lebih baik.

Selain itu juga DPRD Kab. MBD mengapresiasi kerja keras, dedikasi dan semangat para auditor BPK RI Perwakilan  Propinsi Maluku yang telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik serta ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Maluku bersama jajarannya atas kerjasama yang telah terbina dengan baik selama ini.

“Atas nama DPRD Kabupaten Maluku Barat Daya, saya menyampaikan apresiasi atas kerja keras Bupati dan jajarannya sehingga Kab. MBD pada tahun 2020 mendapat opini WTP juga mendapatkan penghargaan penyaluran DAK Fisik tercepat Tahap I Tahun Anggaran 2021 se-Provinsi Maluku oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku” ungkap Ketua DPRD.

Oleh karenanya, harapan DPRD Kab. MBD prestasi-prestasi yang telah diraih perlu dipertahankan kedepannya melalui sinergitas antara Pemerintah Daerah dan DPRD Kab. MBD dan kepada seluruh pimpinan OPD yang selama ini bermitra dengan DPRD, harapannya agar selalu membina hubungan kerjasama yang baik melalui koordinasi dan konsultasi sehingga kinerjanya dapat ditingkatkan lebih baik lagi dimasa depan guna mewujudkan masyarakat Maluku Barat Daya yang sejahtera, tutur Ketua DPRD Kab. MBD. Kalwedo... (Kominfo21)