Tiakur - malukubaratdayakab.go.id- Bupati Maluku Barat Daya,  Benyamin Th.  Noach. S.T,  Pimpinan DPRD beserta Wakil Bupati Maluku Barat Daya, melakukan konferensi pers terkait dengan kuota CPNS dan P3K Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2021, bertempat di Ruang Sidang Utama, Kantor DPRD Kab. MBD, Senin (7/6/2021).

Bupati  menyampaikan  bahwa telah terjadi kegagalan penginputan Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja yang merupakan salah satu persyaratan pokok dalam penentuan kuota CPNS Tahun 2021, sehingga Kabupaten Maluku Barat Daya tidak  mendapatkan kuota CPNS tahun 2021. Sebagai bentuk pertanggung jawaban,  Kepala Daerah telah mengambil langkah-langkah dan mencari solusi terkait dengan permasalahan yang terjadi. Langkah-langkah yang dilakukan antara lain, melakukan koordinasi dengan Gubernur Maluku dan BKD Provinsi Maluku dan selanjutnya melalui Gubernur Maluku yang telah berkoordinasi dengan Menteri Pan RB dan Jajarannya, maka Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi langsung dengan Pejabat Tinggi Madya pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sehingga Kab.  Maluku Barat  Daya memperoleh  kuota P3K, dan untuk kuota CPNS, Pemerintah Pusat melalui Menteri PAN RB meminta agar Pemerintah Kabupaten  Maluku  Barat  Daya segera menyiapkan dokumen untuk pengusulan tahun 2022.

Konferensi pers ini dilakukan untuk mengklarifikasi terkait dengan kuota CPNS dan P3K kepada masyarakat sehingga tidak  terjadi lagi  simpang siur informasi sebagai akibat dari kegagalan dan ketidak-cakapan yang terjadi di Pemerintah Daerah. Secara internal Bupati akan melakukan evaluasi-evaluasi, serta bertanggung jawab untuk seluruh proses yang terjadi.

Baca Lainnya :

• BKPSDM Gelar Ujian Dinas Bagi 113 ASN Lingkup Pemkab MBD0
• Bupati : Karena Setiap Uang Rakyat Harus Digunakan Secara Bertanggung Jawab untuk Kepentingan Rakyat0
• KUNJUNGAN KERJA WAKIL BUPATI MBD DI KECAMATAN MDONA HYERA0
• KETUA TP.PKK KAB. MBD HADIRI PENYERAHAN BANTUAN DINAS PERTANIAN PROVINSI MALUKU 0
• BUPATI MERESMIKAN SPAM KECAMATAN KISAR UTARA0

Bupati juga menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya kepada seluruh rakyat Maluku Barat Daya, karena  tidak maksimal melakukan tugas dan tanggung jawab terutama untuk mengupayakan kuota CPNS Tahun 2021, dengan harapan semoga di waktu-waktu  mendatang tidak lagi terjadi hal-hal seperti ini.

"Terkait dengan punishment (hukuman) terhadap pejabat  maupun ASN yang berkaitan dengan ini akan dilakukan, tetapi sampai hari ini kewenangan saya untuk melakukan promosi, mutasi dan demosi belum dapat  dilakukan karena terikat dengan Undang-Undang Pemilu bahwa setelah 6 bulan dilantik,  Bupati dapat melakukan mutasi, promosi dan demosi" kata Bupati

Wakil Bupati Drs. Agustinus L. Kilikily M.Si menjelaskan bahwa untuk Kabupaten MBD kuota CPNS tidak ada tetapi untuk P3K Tahun 2021 Kab. MBD memperoleh kuota sebanyak 589. Khusus untuk P3K bagi generasi muda Kabupaten Maluku Barat Daya yang telah lulus  khusus  Sarjana (S1), ada dua keuntungan khusus yaitu :  pertama  khusus untuk pelamar P3K yang telah melakukan kontrak selama diatas 3 Tahun mendapat bonus 10%, kedua khusus untuk  pelamar  yang  usianya diatas 35 tahun itu mendapat bonus 15%, ditambah  apabila mengikuti tes dan hasil tesnya di atas 30% maka minimal sudah berpotensi lulus tes P3K. Khusus P3K ini  lebih  difokuskan untuk  anak  asli Daerah Maluku Barat Daya. Seorang pelamar yang umurnya mencapai 35-59  tahun masih dapat diterima, meskipun kekurangan dari  P3K ini  adalah tidak mendapatkan pensiun selayaknya PNS.

Terkait dengan anak daerah Bupati menambahkan bahwa bukan hanya untuk anak yang lahir di  Maluku  Barat Daya saja karena  faktanya di beberapa desa ada saudara-saudara yang mengajar tetapi  bukan anak asli Maluku Barat Daya,  data mereka ada di dapodik, jadi mereka dapat ikut tes P3K jelasnya.

Ketua DPRD, Petrus A. Tunay, A.Md selain  menjelaskan tentang proses penerimaaan P3K, juga menambahkan  terkait informasi yang disampaikan pada beberapa media bahwa  Kab.  MBD adalah satu-satunya Kab/ Kota yang tidak mendapatkan kuota CPNS adalah tidak benar. Dari hasil koordinasi dengan Kementerian PAN RB, ada 40 Kab/Kota lainnya yang tidak mendapat kuota CPNS tahun 2021. Untuk  Provinsi Maluku, selain Kab. Maluku Barat Daya, Kota Tual juga tidak mendapatkan alokasi kuota CPNS tahun 2021. Untuk itu dirinya berharap agar informasi yang akan disebarluaskan hendaknya telah mendapat konfirmasi yang benar dan valid dari pihak-pihak yang berkepentingan sehingga informasi yang disebarluaskan adalah informasi yang benar dan tidak meresahkan masyarakat. Kalwedo ... (Kominfo21)